Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi, akhirnya membeberkan syarat apa saja yang mesti dipenuhi agar pencabutan pembekuan PSSI bisa dilakukan. Syarat-syarat itu disampaikan Menpora dalam paparannya kepada Komisi X DPR RI di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (2/3).
Menpora memaparkan, ada sembilan syarat yang harus dipenuhi PSSI. Namun sebelum itu, Menpora juga meminta jaminan kepada Komite Ad-hoc Reformasi PSSI agar FIFA menyetujui pembentukan Tim Kecil. Tim tersebut sebelumnya memang diklaim Menpora sudah disepakati perwakilan FIFA saat beraudiensi dengan Presiden RI, Joko Widodo, 2 November 2015.
Nantinya, Tim Kecil akan memiliki kedudukan hukum menggantikan peran Komite Ad-hoc yang dipimpin Agum Gumelar. Selain itu, PSSI juga diberikan target oleh Menpora untuk meraih prestasi dalam beberapa turnamen yang akan digelar seperti Piala AFF 2016, SEA Games 2017, lolos kualifikasi Piala Dunia 2018, dan lolos Asian Games 2018.
Sekadar mengingatkan, untuk kualifikasi Piala Dunia 2018 peluang timnas Indonesia untuk lolos sudah tertutup. Itu setelah, timnas didiskualifikasi lantaran disuspensi FIFA.
"Ya itu target boleh-boleh saja. Kalau akhirnya hanya dapat posisi dua tiga boleh saja. Yang penting ada garansi bahwa timnas kita bisa di AFF," kata Gatot S. Dewa Broto, kepala Komunikasi Publik Kemenpora.
"Begitu persyaratan yang kami ajukan. Sifatnya optional kajiannya Kemenpora. Kalau Presiden RI mengatakan hanya sekian saja dari syarat yang kami ajukan, kami akan mengikuti. Kalau baku itu kan artinya sudah di SK-an," lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah mengungkapkan bakal mengirimkan delegasi pemerintah Indonesia ke FIFA. Nantinya, dalam pertemuan antara delegasi tersebut dengan FIFA termasuk membahas penyelesaian masalah PSSI.
Berikut sembilan syarat Kemenpora untuk pencabutan pembekuan PSSI:
- Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.
- Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah.
- Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.
- PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola untuk kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional.
- Menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi.
- Menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, serta transparan.
- Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional.
- Menjamin bagi tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event : 1) Piala AFF tahun 2016; 2) SEA Games tahun 2017 ; 3) Lolos Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018; dan 4) Asian Games XVIII tahun 2018;
- Mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan Statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016.
